Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyebut jika program tayangan televisi dapat mempengaruhi masyarakat yang menonton. Salah satunya televisi dapat digunakan untuk memperpanjang perdebatan sebuah isu.
JK menilai isu tersebut dapat diredam, namun bisa juga semakin bertambah, tergantung bagaimana penyampaian dalam isi tayangan televisi. Karena itu, ia berharap agar seluruh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Nasional dapat mementingkan segi kemanfaatan positif tersebut bagi masyarakat.
"Mau ke mana gerakan masyarakat tergantung televisi. Harus memberikan manfaat. Hiburan penting, berita juga penting, tapi pikirkan manfaat. Di Makassar kenapa selalu demo, karena dipengaruhi televisi. Begitu televisi pergi demo berhenti," ucap JK dalam pembukaan Indonesia Broadcasting Expo (IBX) 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Oktober 2016.
JK menambahkan, bahwa setiap gerakan masyarakat saat ini tergantung televisi. Dia mencontohkan isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) yang dirasanya tengah menjadi momok di kalangan masyarakat beragama Islam.
"Pemerintah ingin bahwa (dengan) televisi (masyarakat) bisa mengetahui informasi. Televisi memiliki tanggung jawab nasional, tapi independensi sangat penting. Tentu, televisi mementingkan rating, okelah, tapi jangan televisi mengubah konsumtif masyarakat," JK menjelaskan.
Wapres JK hadir dalam ajang tahunan pertelevisian tersebut bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Mereka berkesempatan mengunjungi booth sepuluh stasiun TV swasta Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).