Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz akan mengevaluasi dukungan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta. Namun, Partai Hanura belum akan mengikuti jejak PPP kubu Djan Faridz ini.
Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana menyebut partainya belum mengkaji dukungan terhadap Ahok, meski calon petahana ini sedang terbelit kasus dugaan penistaan agama.
"Status tersangka itu tidak menggugurkan pencalonan, kecuali Ahok terpidana dengan kekuatan hukum tetap. Kalau saya memandang semuanya diserahkan pada dua kanal, kanal hukum dan kanal politik. Jadi biarlah proses hukum berjalan dengan segala konsekuensinya," ungkap Dadang di Jakarta, Senin (14/11/2016).
Menurut dia, Hanura menyerahkan segala prosesnya pada KPU DKI Jakarta. Pihaknya akan mengikuti setiap tahapan pilkada.
"Parpol pengusung harus menghormati dua proses ini. Dan Ahok pun secara gentle harus tunduk pada dua proses ini. Apa pun yang terjadi, karena setiap tindakan dan ucapan tentu ada konsekuensi hukum maupun politik," ujar Dadang.
Dia menilai semua ini adalah risiko yang harus ditanggung oleh Ahok maupun partai politik (parpol) pengusungnya. Termasuk bila Ahok menjadi tersangka atas dugaan tersebut.
"Setiap pilihan kan ada konsekuensi atau risikonya. Termasuk ketika kita menentukan pilihan untuk mengusung Ahok. Jadi intinya kita akan ikuti tahap demi tahap proses hukum, dan tentunya kita akan ikuti dampak setiap tahapan hukum terhadap Pilkada Jakarta," tegas Dadang.
Sebelumnya, Partai Nasdem menyatakan ada evaluasi internal soal dukungannya, jika nantinya calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berstatus tersangka. Belakangan, PPP kubu Djan Faridz juga akan mengkaji kembali dukungannya kepada Ahok.